Permasalahan Implementasi Kurikulum 2013

  Permasalahan Implementasi Kurikulum 2013 dan upaya yang harus dilakukan oleh pihak yang berkepentingan

Pada pelaksanaannya Kurikulum 2013 di daerah masih menyisakan berbagai persoalan. Meski tujuan kurikulum baru itu baik, namun pelaksanaan di lapangan harus mendapat banyak perbaikan. Persoalan-persoalan yang muncul antara lain :

1.        Guru sebagai manajer di kelas belum memahami benar implementasi kurikulum 2013 yang seharusnya. Meskipun sudah dilakukan pelatihan-pelatihan terhadap guru, tetapi belum semua guru memahaminya secara baik. Pun guru yang mengikuti pelatihan belum semua informasi terkait dengan implementasi kurikulum terserap dengan baik.

2.        Kurangnya buku panduan pelajaran dari Pemerintah Pusat. Bahkan di beberapa sekolah SMP yang menjadi pilot project penerapan Kurikulum 2013 di Kabupaten Tegal (dan mungkin di kabupaten lainnya di Indonesia), hanya terdapat dua buku panduan. Untuk mengatasi itu, pihaknya mengunduh buku panduan dari internet dan memperbanyaknya.

3.        Buku siswa yang idealnya juga dimiliki siswa dengan komposisi satu buku satu siswa masih belum dapat disediakan dengan cukup. Kondisi tersebut memaksa sekolah untuk melakukan pengadaan buku tersebut dengan penggandaan yang tentunya membutuhkan biaya tambahan.

4.        Sistem rapor. Masalah mungkin muncul pada pertengahan Oktober depan, berkaitan dengan sistem rapor kepada orang tua siswa. Hingga sekarang belum ada petunjuk teknis bagaimana rapor itu nanti dibuat, yang mengacu kepada sistem penilaian di perguruan tinggi dengan nilai A, B, C, dan seterusnya.

5.        Lainnya adalah keberatan para orang tua siswa berkaitan dengan adanya kata-kata kasar dalam buku panduan Kurikulum 2013.

6.        Terdapat beberapa daerah yang memaksakan diri dalam pelaksanaan kurikulum 2013. Sebagai contoh Kota Tegal, pada tahun pelajaran 2013/2014 secara serentak mewajibkan seluruh sekolah untuk menerapkan kurikulum 2013. Hal ini jelas menimbulkan permasalahan, misalnya mahalnya biaya pengadaan buku. Masalah ini menjadi lebih parah manakala siswa diwajibkan untuk membeli buku sendiri. (sekolah menjadi terkesan sangat mahal)

Terkait dengan permasalahan yang dijumpai dalam implementasi kurikulum tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) M.Nuh membeberkan tiga hal yang menjadi poin monitoring dan evaluasi (monev) dalam kurikulum 2013, yaitu :

a.         Pertama mengenai buku, kedua tentang proses pelaksanaan pembelajaran dan ketiga menyangkut kemampuan guru. Evaluasi terhadap buku diperlukan agar terdapat perbaikan di periode berikutnya. Sebab buku dalam kurikulum bersifat model yang harus diidealkan dengan tujuan kurikulum.

b.        Sementara untuk guru, kementerian berharap memiliki rapor penilaian seluruh guru. Penilaian dapat diperoleh melalui pelatihan-pelatihan yang sudah dilakukan. Evaluasi, ujar Mendikbud, juga akan mempersiapkan pendampingan terhadap para guru.

c.         Sedangkan tahap ketiga untuk kompetensi, para guru akan diukur rasionalitasnya terhadap kurikulum. "Berapa nilainya, terhadap bagaimana analisis mengajar materinya, bagaimana dia menyusun rencana pembelajaran.

Sementara itu dari pihak dinas pendidikan setempat seharusnya melakukan beberapa tindakan seperti:

a.       Pendataan guru yang valid sehingga penempatan tenaga pendidik lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

b.      Pengadaan pelatihan implementasi kurikulum pada guru pada tingkat kabupaten dan atau sekolah agar seluruh guru memahami kurikulum 2013 secara utuh.

c.       Pengalokasian dana untuk pengadaan buku panduan dan buku siswa agar implementasi kurikulum dapat berjalan dengan lancar.